Oleh : Atep Afia Hidayat - Provinsi Maluku utara awalnya
merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Daerah yang memiliki luas 140.255 km2,
sekitar 33.278 km2 di antaranya merupakan daratan (hampir sama dengan luas
wilayah daratan Jawa Barat 35.222 km2 dan Jawa Tengah 32.548 km2). Daerah ini
dihuni oleh penduduk sebanyak 1.038.087 jiwa (bandinglan dengan penduduk Jawa
Barat yang mencapai 43.053.732 jiwa dan Jawa Tengah 32.380.687 jiwa). Mayotitas
penduduk Maluku Utara beragama Islam (lebih dari 76 persen).
Propinsi Maluku Utara terus berkembang, tidak saja
menyangkut dinamika sosial ekonomi
masyarakatnya, namun juga penambahan daerah otonomi baru. Pemekaran kabupaten
dan kota baru terus berlanjut, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pelayanan administrasi pemerintahan yang makin terjangkau.
Semoga saja tujuan ideal tersebut benar-benar tercapai.
Saat ini Provinsi Maluku Utara yang resmi dibentuk tahun
1999, memiliki tujuh kabupaten dan dua kota otonomi, tersebar di 395 pulau
besar dan kecil. Daerah otonomi tersebut ialah Kabupaten Halmahera Barat
(dengan ibukota Jailolo), Halmahera Tengah (Weda), Halmahera Utara (Tobelo),
Halmahera Selatan (Labuha), dan Halmahera Timur (Maba). Kelima Kabupaten ini
menempati Pulau Halmahera yang memiliki luas 18 ribu km2. Selanjutnya Kabupaten
Kepulauan Sula (Sanana) dan Kabupaten Pulau Morotai (Daruba), serta Kota Tidore
Kepulauan dan Kota Ternate.
Kota Ternate meliputi Pulau Ternate dan tujuh pulau lainnya dengan
luas wilayah 547,7 km2, di mana 111,4
km2, merupakan daratan. Sedangkan jumlah penduduk sekitar 186 rubu jiwa (sensus
2010). Kota ini merupakan bekas pusat pemerintahan Kesultanan Ternate yang
eksis sekitar abad 13 – 17 M. Dalam
perkembangannya Ternate pernah menyandang status sebagai ibukota Provinsi
Maluku Utara, yang selanjutnya dipindahkan ke Sofifi di Pulau Halmahera.
Rencana pemekaran wilayah Maluku Utara terus berlanjut, yang
segera akan terwujud ialah Kabupaten Kepulauan
Obi yang akan memisahkan diri dari
Kabupaten Halmahera Selatan, meliputi Kecamatan Obi, Obi Barat, Obi Timur, Obi
Utara dan Obi Selatan. Tahun 2013 ini segera masuk dalam usulan daerah otonomi
baru (DOB), dan telah mendapat dukungan Pemkab Halmahera Selatan dan Pemprov
Maluku Utara, bahkan telah mendapat kunjungan tim dari Komisi II DPR RI.
Dalam tahapan berikutnya, Sofifi yang berstatus sebagai
ibukota provinsi, segera akan menyandang status kota otonom. Ada hal yang unik
dari Kota Sofifi yaitu posisinya ada di Pulau Halmahera namun menjadi bagian
dari Kabupaten Tidore Kepulauan. Ternyata wilayah daratan Kota Tidore meliputi
Pulau Tidore dan sekitarnya (Kecamatan Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan dan
Tidore Utara), serta Kecamatan Oba, Oba selatan, Oba Tengah dan Oba Utara di
Pulau Halmahaera. Kota Sofifi akan meliputi keempat kecamatan di Pulau
Halmahera tersebut.
Begitu pula dengan aspirasi yang terus berkembang mengenai
pemekaran Kabupaten Galela-Loloda dan Kabupaten Kao Raya (Kao-Malifut) yang akan terpisah dari Kabupaten Halmahera
Utara; Kabupaten Wasilei dari Kabupaten Halmahera Timur; dan Kabupaten Gane
Raya dari Kabupaten Halmahera Selatan.
Apapun rencananya, yang terpenting ialah melalui pemekaran
wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan
sekedar prosesi untuk bagi-bagi jabatan politik. (Atep Afia - Sumber Wikipedi.org, Eksposenews.com,
Regionalinvestment.bkpm.go.id, dan berbagai sumber lainnya).
Catatan :
Sumber :
![Kab Halmahera Barat](<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_NO93DErvb2c/S11BW0xV7bI/AAAAAAAAAEg/FxSBcxDf3Sc/s1600-h/339.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 236px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_NO93DErvb2c/S11BW0xV7bI/AAAAAAAAAEg/FxSBcxDf3Sc/s320/339.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430568586057215410" /></a> <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_NO93DErvb2c/S11AL4mpq4I/AAAAAAAAAEY/On0BDyIa2UQ/s1600-h/888.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 190px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_NO93DErvb2c/S11AL4mpq4I/AAAAAAAAAEY/On0BDyIa2UQ/s320/888.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430567298595924866" /></a> Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai Malut ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibukota sementara provinsi ini adalah Ternate. Sofifi, yaitu sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, adalah ibukota definitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini. Kondisi Geografis Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Pulau-Pulau Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah, yang tidak dihuni sebanyak 331 buah. Pulau Halmahera (18.000 km²) Pulau Cibi (3.900 km²) Pulau Talabu (3.195 km²) Pulau Bacan (2.878 km²) Pulau Morotai (2.325 km²) Pulau Ternate Pulau Makian Pulau Kayoa Pulau Gebe Sejarah Sebelum Penjajahan Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu: Kesultanan Bacan Kesultanan Jailolo Kesultanan Tidore Kesultanan Ternate. Pendudukan Militer Jepang Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik. Zaman Kemerdekaan Orde Lama Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten). Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta. Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit. Orde Baru Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku. Orde Reformasi Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895). Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore. Kabupaten dan Kota No. Kabupaten/Kota Ibu kota 1 Kabupaten Halmahera Barat/Jailolo 2 Kabupaten Halmahera Tengah/Weda 3 Kabupaten Halmahera Utara/Tobelo 4 Kabupaten Halmahera Selatan/Labuha 5 Kabupaten Kepulauan Sula/Sanana 6 Kabupaten Halmahera Timur/Maba 7 Kabupaten Pulau Morotai/Morotai Selatan 8 Kota Ternate - 9 Kota Tidore Kepulauan Dasar hukum: UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal penting: 4 Oktober 1999 (hari jadi) Ibu kota: Ternate Gubernur: Thaib Armain Luas: 140.255,32 km² (total); 33.278 km² (daratan); 106.977,32 km² (lautan) Penduduk: 970.443 (2005) Kepadatan: 29 Kabupaten: 6 Kota: 2 Kecamatan: 45 Kelurahan/Desa: 730 Suku: Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu Agama: Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%) Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara Sumber Gambar: http://www.cps-sss.org/web/images/provinsi/maluku_utara.png http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar