Maluku Utara

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai Malut ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.

Ibukota sementara provinsi ini adalah Ternate. Sofifi, yaitu sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, adalah ibukota definitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini.


Kondisi Geografis

Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.


Pulau-Pulau

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah, yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.

Pulau Halmahera (18.000 km²)
Pulau Cibi (3.900 km²)
Pulau Talabu (3.195 km²)
Pulau Bacan (2.878 km²)
Pulau Morotai (2.325 km²)
Pulau Ternate
Pulau Makian
Pulau Kayoa
Pulau Gebe


Sejarah

Sebelum Penjajahan

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

Kesultanan Bacan
Kesultanan Jailolo
Kesultanan Tidore
Kesultanan Ternate.


Pendudukan Militer Jepang

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman Kemerdekaan

Orde Lama

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit.


Orde Baru

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.


Orde Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895).

Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore.


Kabupaten dan Kota

No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Halmahera Barat/Jailolo
2 Kabupaten Halmahera Tengah/Weda
3 Kabupaten Halmahera Utara/Tobelo
4 Kabupaten Halmahera Selatan/Labuha
5 Kabupaten Kepulauan Sula/Sanana
6 Kabupaten Halmahera Timur/Maba
7 Kabupaten Pulau Morotai/Morotai Selatan
8 Kota Ternate -
9 Kota Tidore Kepulauan


Dasar hukum:
UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003

Tanggal penting:
4 Oktober 1999 (hari jadi)

Ibu kota:
Ternate

Gubernur:
Thaib Armain

Luas:
140.255,32 km² (total); 33.278 km² (daratan); 106.977,32 km² (lautan)

Penduduk:
970.443 (2005)

Kepadatan:
29

Kabupaten:
6

Kota:
2

Kecamatan:
45

Kelurahan/Desa:
730

Suku:
Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu

Agama:
Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%)


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara

Sumber Gambar:
http://www.cps-sss.org/web/images/provinsi/maluku_utara.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara

Peta Maluku Utara

View Larger Map

Untaian Permata Hijau Tidore dan Ternate

Punya uang seribu rupiah? Oow.. tenang aja. Saya bukannya mau minta duit. Bukan.. bukan itu permintaan saya. Saya ingin Anda memperhatikan gambar pada uang seribu rupiah yang sedang Anda pegang. Lihatlah pada gambar dua buah pulau yang berada di latar sebuah perahu nelayan. Ada keterangan di sudut kiri atas. Bunyinya, “Pulau Maitara dan Tidore”. Nah, selama tiga hari yang lalu, saya berkesempatan berada di pulau yang muncul sebagai ilustrasi pada alat tukar keluaran Bank Indonesia itu.


Image courtesy Fiona Angelina (c)

Tapi dari tempat saya menginap di Ternate, pandangan pada posisi pulau-pulau tersebut terbalik. Pulau Maitara di sebelah kanan, dan Pulau Tidore di sebelah kiri. Saya sempat mendiskusikannya bersama teman perjalanan. Kesimpulan kami, gambar di uang tersebut diambil dari laut lepas, bukan dari daratan Ternate. Dugaan ini dikuatkan juga dengan foto yang saya lihat di indahnesia.com, superbayek@MP serta pengakuan Pak Yoanes. Posisi pulau Maitara dan Tidore pada foto itu sudah hampir mirip dengan uang seribu rupiah, tapi untuk mendapatkan persepsi yang sesuai sepertinya memang harus dilihat dari sisi laut lepas.


Image courtesy Yoanes Bandung (c)

Sayang, Bang Pay yang babu negara seperti saya itu , sudah pindah penempatan ke Manado. Padahal dari orang yang sudah tinggal selama 3 tahun di Ternate, saya mengharapkan cerita pengalaman dan guide ke tempat-tempat yang menarik. Ah cukuplah blog-blogmu itu menceritakan duka dan kesedihanmu bang.. hehehe..

Seumur-umur nggak pernah kebayang deh bakalan melakukan perjalanan sejauh ini. Apalagi status saya yang cuman Turis Dinas kelas rendahan yang nggak bisa memilih tujuan dinas. Kalau diingat-ingat, saya lebih sering ditugaskan ke daerah yang relatif sulit dijangkau. Tahun lalu saja saya berkesempatan bertugas mengunjungi lokasi-lokasi yang butuh perjuangan ekstra untuk mencapainya: Tanah Bumbu, Pangkalan Bun, Ketapang dan Paser .

Nah kali ini, saya ditugaskan ke Kota Tidore. Tanah kelahiran Sultan Nuku dan Sultan Baabullah. Tanah air para pejuang. Bahkan Kesultanan Tidore pada masa kejayaannya memiliki kekuasaan sampai dengan Papua. Sampai-sampai terlontar pujian kebanggan dari Bung Karno, “Kalau bukan karena Tidore, tidak ada lagu dari Sabang sampai Merauke”.

Perjalanan kali ini memang berat. Bahkan sejak keberangkatan dari Jakarta. Saya harus berangkat pagi buta ke bandara untuk mengejar penerbangan jam 5. Jadwal penerbangan jam 5 itu menurut saya paling berat. Lebih berat dari penerbangan ke Papua jam 2 pagi. Kalau penerbangan jam 2, kita bisa berangkat dari rumah jam 9. Saat taksi dan angkutan umum lainnya masih beroperasi. Lha ini penerbangan jam 5, kalau berangkat jam 9 masih terlalu lama menunggu. Tapi berangkat jam 3 pagi butuh niat ekstra untuk bangun, dan usaha ekstra mendapatkan transportasi umum.

Setelah transit sebentar di Makassar, rombongan kami yang terdiri dari 3 orang itu, melanjutkan penerbangan ke Bandara Sultan Baabullah di Ternate dengan pesawat Foker. Dan saat-saat menjelang pendaratan benar-benar memukau. Rasa penat penerbangan selama 3,5 jam (plus waktu transit, total 6 jam perjalanan) terbayar sudah. Kami disuguhi pemandangan untaian pulau-pulau bak permata berbalut jernihnya laut biru. Semakin mendekati pantai, gradasi warna air laut turut menyambut pesawat kami. Dimulai dari biru pekat, memudar menjadi biru muda, dan terus semakin kehilangan pigmen hingga menjadi putih pasir. Suasana tambah memikat hati karena semua keindahan itu saya lihat diiringi alunan suara murottal Musyari Rasyid.

Kota Ternate mencakup seluruh pulau Ternate. Luasnya tak kurang dari setengah juta kilometer persegi. Semua aktivitas warga dilakukan di kaki gunung Gamalama. Dari nama gunung inilah Dorce mengambil nama. Gunung yang sempat meletus pada tahun 2003 ini, berdiri angkuh mengawasi semua kegiatan di bawahnya. Diliputi awan-awan stratus tipis, Gamalama turut menjadi saksi perebutan kursi Gubernur Maluku Utara.

Di sini, mayoritas wanita berjilbab. Bahkan seorang wanita bercadar ala burqa duduk tepat di belakang saya dalam penerbangan ini. Jejak syiar Islam terlihat di mana-mana. Sebuah masjid besar di pinggir pantai sedang dibangun oleh Pemda Kota Ternate. Di depan masjid-masjid yang tersebar di seluruh pulau, biasanya terdapat papan peringatan untuk menghormati orang yang sedang beribadah.

Malamnya, kami menikmati deretan penjaja makanan yang berjajar di tepi pantai Swering. Usai makan, kami menikmati sejenak sepoi angin laut di Swering. Swering adalah semacam tanggul penahan ombak yang memanjang sampai beberapa kilometer. Di atasnya, terdapat lahan luas yang dimanfaatkan sebagai pusat kuliner di malam hari. Di tanggul itu pula orang-orang bisa duduk dan menikmati laut. Bahkan sampai lewat tengah malam pun orang-orang masih bertahan di sana.

Hari kedua penugasan, kami menyeberang dari Ternate ke Tidore. Diantar sebuah speedboat yang bertolak dari Pelabuhan Bastiong, kami membelah laut yang memisahkan dua pulau itu hanya dalam tempo tujuh menit untuk kemudian merapat ke Pelabuhan Rum di Tidore. Di Rum, saya seolah melihat akuarium raksasa. Air laut di sana, Masya Allah, jernih sekali. Saking jernihnya saya bisa melihat dasar laut, dan juga ikan-ikan kecil yang berenang berkelompok melenggak-lenggok membiarkan dirinya dibawa arus air laut.Pandangan menembus air itu sensasinya bak melihat akuarium raksasa yang rajin dikuras dan dibersihkan serta dirawat oleh Pemiliknya.

Tidore lebih sepi daripada Ternate. Konturnya tak jauh beda dengan Ternate, yaitu sebuah pulau dengan gunung di pusatnya. Gunung Tidore bukanlah gunung aktif seperti Gamalama. Karakternya yang tenang diwariskan pada penduduk pulau ini. Kami pun menyusuri jalan lingkar pulau yang lazim disebut jalan Round untuk menuju komplek pemerintahan di Soa Sio. Dari Pelabuhan Rum, Kota Soa Sio berada di sisi sebaliknya dari pulau Tidore dan dapat dicapai dalam waktu setengah jam bermobil.

Pemandangan dari rumah dinas dan kantor pemerintahan menghadap ke laut lepas.

Pulang dari Tidore, kami sempat terhalang oleh demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku Utara. Konflik Pilkada yang berlarut-larut membuat roda pemerintahan Provinsi terhambat. Beberapa berpendapat, konflik ini gara-gara orang luar Maluku Utara. Tentu yang dimaksud adalah Pak Mendagri Mardiyanto. Kata orang-orang itu, kalau urusan diserahkan pada orang Makuku Utara sendiri, sudah selesai dari dulu.

Dalam penerbangan pulang, saya melihat pramugari sedang membuka ponsel di atas pesawat. Hehehe.. setuju! Belum ada pembuktian ilmiah mengenai pengaruh sinyal ponsel terhadap sistem navigasi atau apapun dari pesawat. Malah, pembuktian membuktikan amannya menggunakan ponsel. Hanya saja ketika kita terbang terlalu tinggi, tidak ada sinyal. Tapi saya baru berani menyalakan ponsel kalau menggunakan pesawat propeler alias berbaling-baling. Kalau menunggang pesawat jet yang alatnya canggih, saya masih mematikan ponsel.

Aaarrgghhh… perjalanan pulang ke Jakarta benar-benar melelahkan. Kami harus transit dua kali. Penerbangan connecting siang hari ternyata menuntut kami untuk mendarat di Manado dan Makassar. Hasilnya, badan pegal-pegal dan mood jadi buruk. Badan sudah terlalu capek untuk dibawa tidur, mata sudah terlalu lelah untuk membaca, batere mp3 player sudah terlalu lemah untuk memperdengarkan alunan murottal. Dan lagi di Jakarta kami tidak mendapati pemandangan indah seperti di Maluku, malah disambut dengan kemacetan sepulang kerja.


Sumber :
Abu Abbas
http://www.uliansyah.or.id/2008/07/11/untaian-permata-hijau-tidore-dan-ternate/
11 Juli 2008

Situs Peninggalan Spanyol di Tidore Terancam Abrasi

Situs tempat pendaratan kapal Angkatan Laut Spanyol tahun 1521 di pantai Kelurahan Rum, Kota Tidore, Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), kini terancam abrasi.

"Situs tersebut memiliki nilai sejarah, tapi keberadaannya sudah terancam abrasi. Pemkot Tikep harus menyelamatkan keberadaan situs itu," kata seorang pemerhati sejarah di Malut, Muhammad Malik, di Ternate, Kamis.

Di situs tempat pendaratan kapal Angkatan Laut Spanyol tersebut telah dibangun tugu oleh Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia tahun 1993, tapi keberadaan tugu itu kian terancam oleh abrasi.

Menurut Muhammad Malik, kapal Angkatan Laut Spanyol Trinidad dan Victoria yang dipimpin Kapten Juan Sebastian Elcano dalam ekspedisi mengelilingi dunia tahun 1521 singgah di Tidore. Saat itu Tidore dijajah Spanyol.

Kapal Trinidad dan VIntoria tersebut berlabuh selama satu bulan di Pantai Rum, tempat itu sekarang telah dijadikan situs peninggalan Spanyol dan setiap wisatawan Spanyol yang berkunjung ke Tidore selalu mendatangi situs itu.

"Situs sejarah tersebut selain sangat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Tidore, jadi pemkot setempat melestarikan keberadaanya," kata Muhammad Malik.

Peninggalan lainnya Spanyol di Tidore adalah benteng Tjsobe, yang dibangun Spanyol pada abad ke-15 untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Portugis yang saat itu menguasai Ternate. Benteng ini juga kurang mendapat perawatan dari Pemkot setempat.

Dari Pemkot Tikep diperoleh keterangan bahwa Walikota Tikep, Ahmad Mahifa telah meninjau situs peninggalan Portugis tersebut dan telah pula menginstruksikan kepada Dinas PU setempat membangun tanggul penahan abrasi di pantai sekitar situs itu.

Pemkot Tikep juga akan segera menyurat ke Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta untuk memberitahukan bahwa Pemkot Tikep akan memperbaiki situs tersebut. Pemkot Tikep perlu menyampaikan hal itu karena yang membangun tugu di situs tersebut ada Kedutaan besar Spanyol.

Di Malut banyak peninggalan sejarah yang juga tidak terawat dengan baik. Bangkai alat perang peninggalan Sekutu di Pulau Morotai saat Perang Dunia II misalnya kini banyak yang tidak terawat bahkan tidak sedikit yang telah hilang diambil oknum tak bertanggung jawab. (Sumber ANT)


Sumber :
http://oase.kompas.com/read/2009/08/21/06265734/Situs.Peninggalan.Spanyol.di.Tidore.Terancam.Abrasi
21 Agustus 2009

Profil Kota Ternate

Plan your trip Local Radar Detailed Forecast

Kota Ternate lebih dahulu digunakan untuk menyebut daerah perkotaan yang berada di tengah Pulau Ternate, lokasi ibukota Provinsi Maluku Utara. Namun Kota Ternate juga merupakan sebutan resmi wilayah administratif yang meliputi delapan pulau; Ternate, Moti, Hiri, Mayau, Rifure, Maka, Mano dan Gurida. Tiga pulau terakhir tidak berpenghuni. Kota Ternate memiliki luas 206,77 km2 terbagi menjadi 4 kecamatan dengan Ternate sebagai ibukotanya. Wlilayahnya berbatasan dengan Selat Halmahera di sebelah timur, sedangkan di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Laut Maluku.

Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan dunia pada abad ke 13, saat pedagang Arab sampai ke Maluku Utara. Kemudian, di abad 16 berdatangan bangsa Eropa mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Tujuan mereka sama, mencari rempah-rempah yang melimpah di wilayah ini. Aktivitas ini mejadikan Ternate sebagai jalur sutra perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Perdagangan hingga sekarang memang menjadi kekuatan Ternate. Letaknya yang strategis sebagai jalur transportasi niaga dan pariwisata Terante-Bitung, Ternate-Papua, Ternate-Namlea, dan Ternate-Ambon memungkinkan untuk mewujudkan kota ini menjadi kota perdagangan dan pariwisata. Keindahan alam Ternate, adat istiadat, dan peninggalan sejarah sebagai bandar jalur sutra perdagangan rempah-rempah tempo dulu kiranya bisa menjadi daya tarik wisata.

Sebagai daerah yang wilayahnya berupa kepulauan, Ternate beruntung memiliki Pelabuhan Samudera Ahmad Yani yang sekaligus sebagai pintu masuk melalui jalur laut, serta Bandar Udara Sultan Babullah sebagai gerbang udara. Transportasi antarpulau dengan kapal ferry terdapat di Bastiong , Kecamatan Ternate Selatan. Komoditas Ternate seperti kayu lapis, kayu olahan, bujgkil, karton, ikan beku, ikan hidup, udang, cumi, pala, cokelat dikapalkan ke berbagai penjuru dunia melalui Pelabuhan Ahmad Yani.


Sumber Data:
Maluku Utara Dalam Angka 2007
(01-9-2007)
BPS Propinsi Maluku Utara
Jl. Inpres Ubo-Ubo, Ternate 97717
Telp (0921) 327878
Fax (0921) 327878

Sumber :
http://regionalinvestment.com/newsipid/id/displayprofil.php?ia=8271

Sumber Gambar:
http://matanews.com/wp-content/uploads/malutPeta.jpg
http://matanews.com/wp-content/uploads/kotaternatevy0.jpg

Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula dengan ibukota Sanana terletak paling Selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibukota provinsi sekitar 284 Km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut. Secara geografis terletak di antara 01 45 00 LS dan 124 05 00 BT 126 50 00 BT.

Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebelah Timur dengan Laut Seram. Luas Wilayah 24.082,30 Km2 terdiri dari 6 kecamatan, 82 desa dengan jumlah penduduk sekitar 124.784 jiwa sesuai data P4B pada tahun 2004. Potensi unggulan pada saat ini bertumpu pada sektor kehutanan dan perikanan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tahun 2005 yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum memprioritaskan pembangunan pada :

1)Membangun tegaknya hukum dan mentalitas masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat terciptanya stabilitas keamanan dan stabilitas politik terutama dalam persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2005.

2)Membangun dan meningkatkan peran lembaga-lembaga politik yang handal untuk memberi konstribusi optimal bagi implementasi Otonomi Daerah dan akselerasi pembangunan politik di daerah.

3)Membangun dan menata daerah perkotaan terutama Kota Sanana sebagai Ibukota Kabupaten serta pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

4)Membangun dan mendorong terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance and clean governance).

5)Membangun dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi subjek pembangunan.

6)Membangun sumberdaya manusia yang profesional dan handal menuju kemandirian daerah dalam segala bidang.

7)Membangun seni dan budaya daerah menjadi kekuatan lokal yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi.


Sumber :
http://kepulauansula.bappenas.go.id/

Sumber Gambar :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Peta_Kepulauan_Sula.jpg

e-Goverment di Halmahera Utara - Membangun TI Secara Bertahap

Meski baru dibentuk lima tahun lalu, pengembangan TIK sudah dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Wujudnya, penggunaan akses internet di semua unit kerja dan adanya website. Tahun ini rencananya Pemkab sudah akan menggunakan aplikasi Simpeg dan Simreda serta menggelar training setingkat operator.

Ruang lobi Kantor Bupati Pemda Halmahera Utara (Halut) tergolong tidak begitu besar. Ukurannya sekitar lima kali enam meter persegi. Layaknya sebuah lobi, tak jauh dari pintu masuk terdapat kursi saling berhadapan di samping kiri dan kanan. Tepat di depan pintu masuk, dua orang staf Pemda bertindak sebagai penerima tamu. Meski terkesan sederhana, rupanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjamah ruang ini. Buktinya, di salah-satu dinding ruang lobi, terpampang layar monitor bergambar halaman depan website www.halmaherautara. com. Tak jauh dari layar monitor tepatnya agak belok kiri, ke arah ruang kerja bupati, terdapat CCTV (Closed Circuit Television). Kamera kecil ini merekam aktivitas yang terjadi di sekitar ruang lobi yang berdekatan dengan ruang kerja bupati.

Meski baru berusia lima tahun sejak pembentukan Mei 2003 lalu, Pemkab Halut sepertinya sudah menyadari pentingnya TIK. Seperti dituturkan oleh Hein Namotemo, Bupati Halut “Kami consern sekali terhadap TI,” tegasnya. Hanya saja, diakui Hein, pembangunan TIK di Halut masih jauh dari maksimal mengingat pembangunannya dilakukan secara bertahap. “Kalau boleh saya gambarkan perkembangan TIK di sini, bagaikan anak belum bisa lari, tapi sudah mulai berdiri,” begitu Hein berumpama.

Membangun Akses
Bila dilongok dari awal perkembangannya, TIK mulai menjamah kabupaten yang terdiri dari 22 kecamatan dan 177 desa ini, sejak Mei 2005. Ceritanya, ketika itu, Pemkab Halut mendapat bantuan dari UNDP (United Nations Development Programme) dan Pemprov Maluku Utara berupa VSAT berikut komputer dan DVD. Bantuan peralatan ini terkait program capacity building untuk meningkatkan kinerja aparat Pemda Halut. Selama enam bulan, terhitung Mei hingga Oktober 2005, Pemkab Halut mendapat akses internet gratis sebesar 256 Kbps. Hanya saja, bandwith sebesar itu harus di-share ke tiga Pemda lainnya yang juga mendapat bantuan dari UNDP dan Pemprov Maluku Utara. Artinya, Pemkab Halut hanya mendapatkan akses 64 Kbps dan dari jumlah ini harus dibagi lagi ke sejumlah unit kerja.

Begitu bantuan akses internet gratis ini rampung, Pemkab melalui Bappeda tetap meneruskan program tersebut dengan membayar sendiri langganan band-with sebesar Rp 6 juta/bulan ke ISP Padi Internet yang bekerja sama dengan Singtel Singapura. Selanjutnya bandwith sebesar 64 Kbps tetap di-share ke sejumlah unit kerja. Seiring makin banyaknya unit kerja yang ingin akses internet, maka pada 2007, kapasitas bandwith ditingkatkan menjadi 256 Kbps. Di sini Pemda Halut berlangganan dalam bentuk paket 1024 Kbps bersama tiga klien lainnya. “Ketika tiga klien lainnya sedang tidak menggunakan internet, kami bisa akses dengan cepat,” terang Rymond Novianus Batawi, Plt Kasi Teknologi Informasi Bappeda Kabupaten Halut. Sebaliknya, ketika jam kerja apalagi semua unit kerja yang berjumlah 32 SKPD mengakses internet, maka sudah bisa ditebak berselancar di dunia maya menjadi lambat.
Soal koneksi internet, kini semua unit kerja di Pemkab sudah mengaksesnya. Minimal satu unit komputer di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sudah tersambung internet. Sebagai gambaran, rata-rata setiap SKPD didukung oleh tiga komputer. Khusus untuk ruang Infokom dan Protokoler didukung empat unit komputer yang semuanya ter-connecting dengan internet. Sebagai unit kerja yang mengemban tugas mengkoordinir kegiatan infokom dan data, hubungan masyarakat dan kegiatan keprotokolan, tentu perlu didukung lebih dari 1 komputer yang tersambung dengan internet. Asal tahu saja, bidang Infokom yang berada di bawah Sekda tepatnya Asisten II, tidak saja berkutat dengan pembangunan TIK. Lebih dari itu, ia mengemban fungsi Humas. Selain itu, TIK juga menjadi sub unit yang berada di bawah bidang Litbang Bappeda Kabupaten Halut. Nah, selama ini, urusan TIK lebih banyak ditangani oleh SDM Bappeda.

Masih terkait akses, di awal 2008, Pemkab menyediakan fasilitas hotspot gratis di sekitar area Kantor Bupati. Terobosan ini dilakukan Pemkab untuk memberikan fasilitas kepada para tamu, kalangan akademisi, dan mereka yang membutuhkan akses saat berada di Kantor Bupati. “Jadi kalau ada tamu datang, mereka bisa akses internet dengan mudah,” terang Kepala Bagian Infokom dan Protoker Kabupaten Halut, Alfatah Sibua. Maklum, di Halut tepatnya di ibu kota Tobelo, hingga kini baru ada satu warnet dengan tarif Rp 10.000/jam.

www.halmaherautara.com

Promosi dengan Website
Selain akses, kabupaten yang masuk dalam Provinsi Maluku Utara ini, sudah memiliki website sejak pertengahan 2007 lalu. Meski belum begitu lama, kabupaten yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan ini, mempunyai dua website. Pertama, www.halut.com yang juga bisa diklik di www. halutkab. go.id. Konten website berisi informasi seputar Pemda Halut dan pengelolaannya ditangani oleh Bappeda bekerja sama dengan Bagian Infokom. Kedua, www. halmaherautara.com yang mengusung informasi khusus pariwisata di Halut. Website ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Halut. Pembuatan website, menurut Alfatah, tak bisa dilepaskan dari pencananganan “Halut Go Internasional 2010”. “Website digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan Halut,” terang Alfatah. Hanya saja, konten website belum di-update secara rutin. Praktis, informasi yang dipublikasikan tak banyak berubah. Sejatinya, sebagai pintu gerbang Halut di dunia maya, update konten harus dilakukan secara rutin.

www.hal-ut.com

Toh hal ini tidak dipungkiri oleh Alfatah. Ia menyadari sejumlah permasalahan masih mewarnai pengembangan TIK di Halut termasuk belum terupdate website secara rutin. “Ini terjadi karena berbagai sebab,” akunya. Sebut saja langkanya SDM TI di pemerintahan dan minimnya instruktur TI. Selain itu, ditambahkan Rymond, keterbasan pengetahuan operator di masing-masing unit kerja juga turut menjadi faktor penyebab. Imbasnya, penggunaan internet belum maksimal. Artinya, internet baru digunakan sebatas mengirim email serta membuka website. “Belum digunakan untuk transfer data antar unit kerja atau koordinasi,” aku jebolan Universitas Satya Wacana jurusan pertanian ini. Sebenarnya, lanjut Rymond, unit kerja sudah bisa online melalui Yahoo Messanger. Hanya saja, tidak semua unit kerja online saat jam kerja. “Unit tertentu saja yang selalu online,” tutur pria yang menjadi tumpuan semua unit kerja bila terjadi kerusakan komputer ini.

Siapkan SDM dan Aplikasi
Mengingat belum semua operator di semua unit kerja well IT, rencananya akan digelar training. Targetnya semua operator bisa mengoperasikan dan memanfaatkan akses internet untuk mendukung kinerja Pemkab. Sejauh ini, meski sudah pernah digelar training setingkat operator, belum semuanya bisa mengemban amanah dengan baik. Sejalan dengan itu, dalam waktu dekat, Pemkab akan menerapkan aplikasi Sistem Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Perencanaan Daerah (Simreda).

Masih di 2008, Pemkab bakal menambah bandwith dari 256 Kbps menjadi 1 Mega Kbps. Penambahan ini, menurut Rymond, lantaran semakin banyaknya pihak di luar lingkungan Pemkab yang ingin akses internet. “Ada permintaan dari PT Hibualamo selaku BUMD, Koperasi, hingga sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akses ke Pak Bupati,” terang PNS yang juga pemilik warnet ini. Munculnya permintaan ini menandakan akses internet mulai menjadi kebutuhan bagi masyarakat Halut. Semoga dengan begitu, Halut bisa merealisasikan tekadnya untuk go internasional. (Faizah Rozy)


Sumber :
http://www.majalaheindonesia.com/halut-e-gov.htm