e-Goverment di Halmahera Utara - Membangun TI Secara Bertahap

Meski baru dibentuk lima tahun lalu, pengembangan TIK sudah dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Wujudnya, penggunaan akses internet di semua unit kerja dan adanya website. Tahun ini rencananya Pemkab sudah akan menggunakan aplikasi Simpeg dan Simreda serta menggelar training setingkat operator.

Ruang lobi Kantor Bupati Pemda Halmahera Utara (Halut) tergolong tidak begitu besar. Ukurannya sekitar lima kali enam meter persegi. Layaknya sebuah lobi, tak jauh dari pintu masuk terdapat kursi saling berhadapan di samping kiri dan kanan. Tepat di depan pintu masuk, dua orang staf Pemda bertindak sebagai penerima tamu. Meski terkesan sederhana, rupanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjamah ruang ini. Buktinya, di salah-satu dinding ruang lobi, terpampang layar monitor bergambar halaman depan website www.halmaherautara. com. Tak jauh dari layar monitor tepatnya agak belok kiri, ke arah ruang kerja bupati, terdapat CCTV (Closed Circuit Television). Kamera kecil ini merekam aktivitas yang terjadi di sekitar ruang lobi yang berdekatan dengan ruang kerja bupati.


Meski baru berusia lima tahun sejak pembentukan Mei 2003 lalu, Pemkab Halut sepertinya sudah menyadari pentingnya TIK. Seperti dituturkan oleh Hein Namotemo, Bupati Halut “Kami consern sekali terhadap TI,” tegasnya. Hanya saja, diakui Hein, pembangunan TIK di Halut masih jauh dari maksimal mengingat pembangunannya dilakukan secara bertahap. “Kalau boleh saya gambarkan perkembangan TIK di sini, bagaikan anak belum bisa lari, tapi sudah mulai berdiri,” begitu Hein berumpama.

Membangun Akses
Bila dilongok dari awal perkembangannya, TIK mulai menjamah kabupaten yang terdiri dari 22 kecamatan dan 177 desa ini, sejak Mei 2005. Ceritanya, ketika itu, Pemkab Halut mendapat bantuan dari UNDP (United Nations Development Programme) dan Pemprov Maluku Utara berupa VSAT berikut komputer dan DVD. Bantuan peralatan ini terkait program capacity building untuk meningkatkan kinerja aparat Pemda Halut. Selama enam bulan, terhitung Mei hingga Oktober 2005, Pemkab Halut mendapat akses internet gratis sebesar 256 Kbps. Hanya saja, bandwith sebesar itu harus di-share ke tiga Pemda lainnya yang juga mendapat bantuan dari UNDP dan Pemprov Maluku Utara. Artinya, Pemkab Halut hanya mendapatkan akses 64 Kbps dan dari jumlah ini harus dibagi lagi ke sejumlah unit kerja.

Begitu bantuan akses internet gratis ini rampung, Pemkab melalui Bappeda tetap meneruskan program tersebut dengan membayar sendiri langganan band-with sebesar Rp 6 juta/bulan ke ISP Padi Internet yang bekerja sama dengan Singtel Singapura. Selanjutnya bandwith sebesar 64 Kbps tetap di-share ke sejumlah unit kerja. Seiring makin banyaknya unit kerja yang ingin akses internet, maka pada 2007, kapasitas bandwith ditingkatkan menjadi 256 Kbps. Di sini Pemda Halut berlangganan dalam bentuk paket 1024 Kbps bersama tiga klien lainnya. “Ketika tiga klien lainnya sedang tidak menggunakan internet, kami bisa akses dengan cepat,” terang Rymond Novianus Batawi, Plt Kasi Teknologi Informasi Bappeda Kabupaten Halut. Sebaliknya, ketika jam kerja apalagi semua unit kerja yang berjumlah 32 SKPD mengakses internet, maka sudah bisa ditebak berselancar di dunia maya menjadi lambat.
Soal koneksi internet, kini semua unit kerja di Pemkab sudah mengaksesnya. Minimal satu unit komputer di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sudah tersambung internet. Sebagai gambaran, rata-rata setiap SKPD didukung oleh tiga komputer. Khusus untuk ruang Infokom dan Protokoler didukung empat unit komputer yang semuanya ter-connecting dengan internet. Sebagai unit kerja yang mengemban tugas mengkoordinir kegiatan infokom dan data, hubungan masyarakat dan kegiatan keprotokolan, tentu perlu didukung lebih dari 1 komputer yang tersambung dengan internet. Asal tahu saja, bidang Infokom yang berada di bawah Sekda tepatnya Asisten II, tidak saja berkutat dengan pembangunan TIK. Lebih dari itu, ia mengemban fungsi Humas. Selain itu, TIK juga menjadi sub unit yang berada di bawah bidang Litbang Bappeda Kabupaten Halut. Nah, selama ini, urusan TIK lebih banyak ditangani oleh SDM Bappeda.

Masih terkait akses, di awal 2008, Pemkab menyediakan fasilitas hotspot gratis di sekitar area Kantor Bupati. Terobosan ini dilakukan Pemkab untuk memberikan fasilitas kepada para tamu, kalangan akademisi, dan mereka yang membutuhkan akses saat berada di Kantor Bupati. “Jadi kalau ada tamu datang, mereka bisa akses internet dengan mudah,” terang Kepala Bagian Infokom dan Protoker Kabupaten Halut, Alfatah Sibua. Maklum, di Halut tepatnya di ibu kota Tobelo, hingga kini baru ada satu warnet dengan tarif Rp 10.000/jam.

www.halmaherautara.com

Promosi dengan Website
Selain akses, kabupaten yang masuk dalam Provinsi Maluku Utara ini, sudah memiliki website sejak pertengahan 2007 lalu. Meski belum begitu lama, kabupaten yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan ini, mempunyai dua website. Pertama, www.halut.com yang juga bisa diklik di www. halutkab. go.id. Konten website berisi informasi seputar Pemda Halut dan pengelolaannya ditangani oleh Bappeda bekerja sama dengan Bagian Infokom. Kedua, www. halmaherautara.com yang mengusung informasi khusus pariwisata di Halut. Website ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Halut. Pembuatan website, menurut Alfatah, tak bisa dilepaskan dari pencananganan “Halut Go Internasional 2010”. “Website digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan Halut,” terang Alfatah. Hanya saja, konten website belum di-update secara rutin. Praktis, informasi yang dipublikasikan tak banyak berubah. Sejatinya, sebagai pintu gerbang Halut di dunia maya, update konten harus dilakukan secara rutin.

www.hal-ut.com

Toh hal ini tidak dipungkiri oleh Alfatah. Ia menyadari sejumlah permasalahan masih mewarnai pengembangan TIK di Halut termasuk belum terupdate website secara rutin. “Ini terjadi karena berbagai sebab,” akunya. Sebut saja langkanya SDM TI di pemerintahan dan minimnya instruktur TI. Selain itu, ditambahkan Rymond, keterbasan pengetahuan operator di masing-masing unit kerja juga turut menjadi faktor penyebab. Imbasnya, penggunaan internet belum maksimal. Artinya, internet baru digunakan sebatas mengirim email serta membuka website. “Belum digunakan untuk transfer data antar unit kerja atau koordinasi,” aku jebolan Universitas Satya Wacana jurusan pertanian ini. Sebenarnya, lanjut Rymond, unit kerja sudah bisa online melalui Yahoo Messanger. Hanya saja, tidak semua unit kerja online saat jam kerja. “Unit tertentu saja yang selalu online,” tutur pria yang menjadi tumpuan semua unit kerja bila terjadi kerusakan komputer ini.

Siapkan SDM dan Aplikasi
Mengingat belum semua operator di semua unit kerja well IT, rencananya akan digelar training. Targetnya semua operator bisa mengoperasikan dan memanfaatkan akses internet untuk mendukung kinerja Pemkab. Sejauh ini, meski sudah pernah digelar training setingkat operator, belum semuanya bisa mengemban amanah dengan baik. Sejalan dengan itu, dalam waktu dekat, Pemkab akan menerapkan aplikasi Sistem Kepegawaian (Simpeg) dan Sistem Perencanaan Daerah (Simreda).

Masih di 2008, Pemkab bakal menambah bandwith dari 256 Kbps menjadi 1 Mega Kbps. Penambahan ini, menurut Rymond, lantaran semakin banyaknya pihak di luar lingkungan Pemkab yang ingin akses internet. “Ada permintaan dari PT Hibualamo selaku BUMD, Koperasi, hingga sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akses ke Pak Bupati,” terang PNS yang juga pemilik warnet ini. Munculnya permintaan ini menandakan akses internet mulai menjadi kebutuhan bagi masyarakat Halut. Semoga dengan begitu, Halut bisa merealisasikan tekadnya untuk go internasional. (Faizah Rozy)


Sumber :
http://www.majalaheindonesia.com/halut-e-gov.htm